NiasIsland.Com Logo

www.NiasIsland.Com
Providing you with some information about Nias Island

Fri, 6/10/2006 00:11:07

Usai Sidang Praperadilan Kapolres Nias, Terjadi Keributan


Gunungsitoli (SIB)

Kuasa pemohon Praperadilan Ketua KNPI Nisel Nasman Manao yakni FMD Simanjuntak dari LBH Citra Setia dalam repliknya (tanggapan) pada sidang yang dipimpin PJ Ziraluo SH MH, Rabu (4/10) atas jawaban termohon (Kapolres Nias Selatan, dkk) pada halaman 2 (dua) yang menyebut “seandainya benar adalah kosong, tidaklah menghilangkan keabsahan surat penangkapan tersebut”. Menurut Simanjuntak termohon jelas keliru, karena masalah administrasi adalah masalah hukum dan karena administrasi yang salah terkuak dalam inti praperadilan, karena pemohon ditangkap dari kantor KNPI Nisel tanpa memperlihatkan SPP (surat perintah penangkapan) pada selasa malam tanggal 5 September 2005 pukul 21.000 WIB, jelas bertentangan dengan pasal 18 KUHAP dan untuk itu pemohon harus dibebaskan karena salah prosedur penangkapan.

“Uraian pada halaman 7 “informasi dan keterangan dari penyidik, tumpukan kayu diangkut dalam truk adalah milik pemohon” nah mana yang jelas kayu diangkut kapal KM. Pan Kurnia Perintis dari Tello ke Telukdalam. Hal ini jelas sudah membuat laporan/pengaduan termohon II dan jelas salah tahan, maka pemohon harus dibebaskan,” katanya.

Menyangkut ahli dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Nias Selatan, Jelas tidak ada menyatakan nama pemohon dan yang pasti menerangkan SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) dan cara mendapatkan SKSHH antara lain badan hukum atau perorangan mengajukan permohonan kepada Balai Sertifikasi Hasil Hutan dengan melampirkan surat rekomendasi kepala dinas yang membidangi kehutanan di wilayah tersebut, namun lucu bin ajaib termohon II jelas mengetahui untuk surat apapun namanya, pemohon memiliki surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan masalah kayu. Dan seharusnya Dinas Pertanian dan Kehutanan tersebutlah duluan ditangkap karena salah memberikan penyuluhan pada masyarakat.

Demikian juga Munfaat kapten kapal KM. Pan Kurnia Perintis dan Jonas Latu Kolan (Mualim) tidak pernah menyatakan kayu yang ditangkap Polres Nisel milik pemohon dan pemohon tidak pernah memberi surat jalan kayu, jadi termohon II jelas mengada-ngada. Mereka sadar membawa dengan kapal KM.Pan Kurnia Perintis milik banyak orang korban gempa/tsunami untuk rekonstruksi dan rehabilitasi yang dicanangkan pemerintah sampai tahun 2009, justru menghambat kelancaran tersebut perlu dipertanyakan pemerintah pusat.

Keterangan Suwandi Telaumbanua (supir truk) tidak pernah menyebut kayu tersebut milik pemohon, apalagi menyebut permintaan pemohon diantar ke pasar, yang jelas termohon II-lah yang membawa truk dari pelabuhan ke Polres Nisel sebagaimana uraian termohon II pada jawabannya dalam halaman I.

Termohon II melakukan penahanan paksa karena tidak disertai bukti. Termohon di halaman 2 menyatakan “penangkapan berdasarkan bukti sesuai pasal 183 jo 184 KUHAP. Dibandingkan dengan keterangan Juven N Telaumbanua dan Suardin Halawa (Termohon II) jelas sebagai pemberi informasi pada Waka Polres demikian juga keterangan Suwandi Telaumbanua (supir truk), Munfaat dan Jonas (nakhoda/mualim) dan keterangan saksi ahli dinas pertanian dan kehutanan tidak satupun dapat dipakai sebagai bukti-bukti jelas yang dinyatakan pemohon tidak memenuhi pasal yang dinyatakan. Untuk itu kepada hakim dimohon mengabulkan gugatan pemohon dan menolak jawaban termohon.

Seusai sidang, kuasa hukum pemohon (PMD Simanjuntak) dengan termohon (Kompol Budiman SH) sempat terjadi keributan di ruang sidang. Awalnya karena kuasa hukum termohon mengatakan kepada FMD Simanjuntak, kalau sidang besok terjadi keributan dengan dihadirkannya saksi yang kini ditahan, saudara akan saya tangkap, karena saya selain pengacara, saya juga polisi. Mendengar ini Simanjuntak mengatakan saudara jangan ngomong begitu, saya pengacara yang dilindungi undang-undang, saya memohon agar saksi yang ditahan diminta memberikan keterangan di persidangan demi kejelasan masalah. Namun keributan tidak berlangsung lama karena penasehat hukum termohon II Kompol Didik Miraharja SH MHum segera melerai. (OLS/m)



©2000-2008 NiasIsland.Com. All rights reserved.

The first version was launched on 9 Sept 2000